Pada akhir tahun 2021, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta untuk tahun 2022 sebesar 5,1%, jauh lebih tinggi daripada kenaikan UMP nasional yang hanya sebesar 1,09%. Kenaikan ini membuat UMP di DKI Jakarta sebesar Rp 4.641.854 per bulan.
Keputusan ini memicu protes dari kalangan pengusaha, namun disambut baik oleh kalangan buruh. Dalam hal ini, Anies Baswedan dinilai berani dan memiliki kepedulian terhadap kepentingan buruh di Jakarta.
Keputusan Anies Baswedan diapresiasi oleh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) sebagai sebuah kebijakan yang berpihak pada buruh. Ketua Umum FSPMI, Said Iqbal, menyambut baik kebijakan tersebut dan meminta agar keputusan Anies ini dapat diikuti oleh daerah-daerah lain di Indonesia.
Said Iqbal menyatakan, “Keputusan Anies Baswedan ini benar-benar sangat baik. Kami berharap ini bisa menjadi acuan bagi daerah-daerah lain, sebab di banyak daerah, UMP-nya masih jauh di bawah Rp 4 juta. Ini akan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan juga akan berdampak pada kenaikan daya beli masyarakat.”
Sementara itu, serikat pekerja transportasi, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPASI), juga mengapresiasi keputusan Anies Baswedan dalam menetapkan UMP DKI Jakarta. Ketua SPASI, Riki Prayoga, mengatakan, “Kami menyambut baik keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menetapkan UMP yang lebih tinggi daripada UMP nasional.”
Keputusan Anies Baswedan dalam menetapkan UMP DKI Jakarta yang tinggi juga disambut baik oleh serikat pekerja di sektor perdagangan. Ketua Umum Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Rusdi, menyatakan bahwa keputusan tersebut sangat membantu pekerja di Jakarta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjaga daya beli masyarakat agar tidak turun di masa depan.
Muhammad Rusdi juga mengatakan bahwa Anies Baswedan adalah gubernur yang sangat memperhatikan kepentingan buruh. Menurutnya, Anies Baswedan juga telah membantu melindungi hak-hak buruh di Jakarta dengan memberikan bantuan langsung kepada pekerja informal selama masa pandemi COVID-19.
Keputusan Anies Baswedan dalam menetapkan UMP DKI Jakarta yang tinggi ini juga diharapkan dapat membuka mata para pengusaha untuk memberikan upah yang layak bagi pekerja di Indonesia. Pengusaha diharapkan untuk memperhatikan kondisi keuangan pekerja, dan memberikan upah yang sesuai dengan kinerja pekerja dan tingkat inflasi yang terjadi.
Dalam kesempatan yang sama, Anies Baswedan juga mengajak para pengusaha untuk memberikan upah yang sesuai dengan UMP yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ia mengancam akan memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut. Meski mendapat reaksi keras dari kalangan pengusaha, Anies tetap memegang teguh keputusannya untuk menetapkan UMP DKI Jakarta di atas angka yang telah ditentukan oleh pemerintah.
Pernyataan Anies Baswedan dalam menetapkan UMP DKI Jakarta yang pro buruh telah disambut baik oleh kalangan buruh. Menurut Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, keputusan Anies tersebut merupakan tindakan nyata dalam membela hak-hak buruh di DKI Jakarta. Said Iqbal juga menilai bahwa keputusan Anies tersebut akan menjadi pemicu bagi kenaikan upah minimum di daerah-daerah lain di Indonesia.
Tidak hanya mendapat dukungan dari kalangan buruh, kebijakan Anies Baswedan juga diapresiasi oleh berbagai pihak. Ketua Komisi IX DPR RI, Ahmad Sahroni, mengatakan bahwa kebijakan Anies tersebut dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Sahroni, kebijakan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan perekonomian yang lebih inklusif dan berkelanjutan.